No session!

TELAAH SINKRONISASI PP 71/2010, PERMENDAGRI 64/2013, PMK PUSAP, DAN MODUL NASIONAL KEMENDAGRI

Penulis: dalam: Riset 0 Komentar

Abstrak

Tahun 2015 merupakan tahun dimana setiap pemerintahan daerah di Indonesia wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut telah diberi payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Implementasi aturan tersebut melahirkan beberapa peraturan yang akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual ini. Peraturan tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PMK Pusap), serta Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Riset ini memberikan gambaran yang jelas terkait sinkronisasi dari masing-masing aturan tersebut, meskipun terdapat beberapa perbedaan seperti pada kode akun, format laporan keuangan, dan perbedaan istilah seperti perubahan SAL. Riset ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif atas keseragaman dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah.

 

Kata kunci: Akrual, pemerintah daerah, akuntansi.

 

I. Pendahuluan

Penerapan akuntansi akrual di lingkungan pemerintah daerah menjadi isu yang sangat menarik saat ini. Hal ini dikarenakan telah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menerapkan basis akrual mulai tahun 2015. Pernyataan tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah UU tersebut ditetapkan.

Komitmen untuk menerapkan akrual penuh kemudian ditunjukkan melalui penerbitan peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. PP No. 71/2010 juga melahirkan peraturan lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PMK Pusap). Untuk lebih mempermudah Pemerintah Daerah dalam memahami Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual maka Kementerian Dalam Negeri juga menyusun Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

II. Analisis

Dalam PP 71/2010 khususnya lampiran 1 dijelaskan secara lengkap tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual yang meliputi:

  1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
  2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
  3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
  4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
  5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
  6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
  7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
  8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
  10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
  11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
  12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Berdasarkan PSAP ini kemudian dibuat contoh kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur akuntansi akrual di Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam lampiran 1 dan 2 Permendagri 64/2013. Selanjutnya, untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam memahami pelaksanaan akuntansi berbasis akrual baik di level SKPD maupun PPKD, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan modul nasional disertai dengan simulasi soal yang mengacu pada Permendagri 64/2013.

Berikut adalah telaah sinkronisasi 12 (dua belas) PSAP dalam PP 71/2010 terhadap Permendagri 64/2013, PMK Pusap, serta Modul Nasional baik dalam hal komponen akun maupun laporan keuangan.

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Kegunaan laporan keuangan dapat berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Penjelasan terkait penyajian laporan keuangan telah diatur dalam PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 64/2013, dan PMK Pusap.

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Selain memuat informasi-informasi tersebut, dalam LRA juga memberikan informasi mengenai sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) seperti yang telah dijelaskan dalam PMK Pusap dan Permendagri No 64/2013. Dengan adanya informasi tersebut, para pengguna laporan dapat mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Dari ketiga peraturan tersebut, perbedaannya hanya terletak pada pembahasan lebih lanjut mengenai transaksi dalam mata uang asing yang dijelaskan dalam PP No 71 Tahun 2010. Selanjutnya, terkait dengan format LRA terdapat perbedaan yaitu kolom transfer yang diatur dalam Lampiran II Permendagri 64/2013 tapi tidak ada di modul nasional.

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Akan tetapi, transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas melainkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh yaitu transaksi atas perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Informasi yang terdapat dalam LAK membuat para pengguna laporan dapat melakukan evaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Dalam PP No 71 Tahun 2010 juga dijelaskan lebih lanjut mengenai dua metode penyajian arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik atas informasi laporan keuangan maka perlu disusun catatan atas laporan keuangan. Menurut PMK Pusap, Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang memuat penjelasan mengenai nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan harus diungkapkan pula. Hal ini dikarenakan, kebijakan akuntansi juga menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.

Terkait dengan format catatan atas laporan keuangan, terdapat perbedaan format antara Lampiran II Permendagri 64/2013 dengan modul nasional. Pada Lampiran II Permendagri 64/2013 terdapat 5 (lima) bab, sedangkan pada modul nasional terdapat 7 (tujuh) bab. Terdapat 2 (dua) bab tambahan di modul nasional yaitu ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD serta kebijakan akuntansi.

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

Secara definisi, PSAP No. 05 dalam PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berangkat dari definisi tersebut, maka persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013, pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode yiatu perpetual dan periodik. Sementara itu, penilaian persediaan dilakukan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Akan tetapi dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa selain menggunakan metode FIFO, penilaian persediaan juga dapat dilakukan dengan melihat harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Keseluruhan aturan tentang persediaan tersebut secara rinci tertuang dalam bagian modul kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Kemendagri.

Terkait dengan kode akun, di lampiran Permendagri 64/2013 kode akunnya dirinci sampai rincian objek sedangkan di PUSAP hanya sampai objek saja. Selanjutnya untuk kode akun persediaan, tidak terdapat perbedaan di Lampiran III Permendagri 64/2013 maupun PUSAP yakni kode 117. Selain itu, jika kita lihat pada format laporan keuangan Neraca yang ada di Lampiran II Permendagri 64/2013 dan modul nasional kebijakan akuntansi persediaan, persediaan termasuk dalam kelompok aset lancar.

 

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran guna memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Baik dalam PP No. 71 Tahun 2010 maupun modul yang dibuat oleh kementerian dalam negeri terkait kebijakan akuntansi investasi, dijelaskan metode dalam menilai investasi pemerintah yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Terdapat pembahasan lebih lanjut mengenai pelepasan dan pemindahan investasi dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Terdapat perbedaan kode akun investasi pada Lampiran III Permendagri 64/2013 maupun PUSAP. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 2 (dua) jenis investasi yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Kode akun investasi jangka panjang di Lampiran III Permendagri 64/2013 maupun PUSAP yaitu 12, dengan kode akun 122 untuk investasi permanen dan kode akun 121 untuk investasi non permanen. Terkait kode akun investasi jangka pendek terdapat perbedaan, di Lampiran III Permendagri 64/2013 yaitu kode 112 dan di PUSAP yaitu kode 113.

 

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Selanjutnya kebijakan akuntansi terkait akun aset tetap dituangkan dalam lampiran I Permendagri No 64/2013. Selain membahas kebijakan akuntansi, lampiran II Permendagri 64/2013 membahas tentang sistem dan prosedur akuntansi yang memuat cara penjurnalan dan pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi aset tetap. Kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dalam permendagri 64 tahun 2013 selanjutnya dirinci lagi dalam modul nasional yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Perbedaan hanya terletak dalam penyebutan akun yang terkait realisasi anggaran. Dalam Permendagri 64/2013 disebut dengan istilah estimasi perubahan SAL sedangkan dalam modul menggunakan istilah perubahan SAL. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena secara konsep kedua hal tersebut sama.

Aset tetap disajikan dalam lapora neraca dan masuk dalam bagian aset. Penyajian aset tetap dalam neraca meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstuksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Dalam hal penyajian aset tetap tidak terdapat perbedaan format antara Permendagri 64 Tahun 2013 dengan modul nasional.

Salah satu aspek yang di bahas dalam PMK PUSAP adalah kode rekening. Kode rekening untu aset tetap adalah 1.3 dan kode rekening aset tetap ini sama dengan yang dijelaskan dalam Lampiran III Permendagri No 64 Tahun 2013

 

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan salah satu contoh aset tetap berdasarkan PSAP 07. Karakteristiknya yang unik dibanding dengan aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan maka dibuat PSAP tersendiri yang mengurus tentang konstruksi dalam pengerjaan yaitu PSAP 08. Permendagri 64/2013 tidak menjelaskan secara khusus tentang kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur akuntansi terkait konstruksi dalam pengerjaan. Namun dalam modul nasional dijelaskan lebih jelas tentang kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang diambil dari PSAP 08. Modul nasional juga tidak menjelaskan tentang sistem dan prosedur akuntansi terkait akun konstruksi dalam pengerjaan karena secara garis besar penjurnalan terkait akun ini seusai dengan aset tetap lainnya.

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam laporan neraca dan masuk dalam objek aset tetap. Dalam hal penyajian akun ini tidak terdapat perbedaan format antara Permendagri 64 Tahun 2013 dengan modul nasional.

Kode rekening untuk konstruksi dalam pengerjaan menurut PMK PUSAP adalah 1.3.6 dan kode rekening akun ini sama dengan yang dijelaskan dalam Lampiran III Permendagri No 64 Tahun 2013

 

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban mencakup akuntansi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang timbul dari utang dalam negeri dan luar negeri, akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing, untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman serta akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. PSAP 09 ini merupakan dasar yang digunakan untuk menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang dicontohkan dalam lampiran 1 Permendagri 64/2013. Selain kebijakan akuntansi, pemerintah daerah juga harus membuat sistem dan prosedur akuntansi. Namun terkait akun kewajiban terdapat perbedaan antara permendagri 64/2013 dengan modul nasional.

Perbedaan ini terlihat dalam hal jurnal LRA untuk mencatat penerimaan utang dan pembayaran utang. Dalam modul nasional terlihat inkonsistensi istilah dalam menjurnal LRA terkait transaksi tersebut. Inkonsistensi ini terletak pada jurnal LRA yang terdapat di jurnal standar, ilustrasi, dan contoh transaksi. Pada bagian ilustrasi penerimaan utang, penulis menjurnal LRA dengan menggunakan istilah perubahan SAL pada kolom “debit” dan pinjaman dalam negeri dari bank (rincian objek) pada kolom “kredit”. Sedangkan dalam bagian jurnal standar dan contoh transaksi terkait penerimaan utang, penulis menjurnal LRA dengan menggunakan istilah Perubahan SAL pada kolom “debit” dan Penerimaan pembiayaan – (rincian objeknya) pada kolom “kredit”. Hal ini juga terjadi dalam pencatatan pembayaran utang. Walaupun secara substansi inkonsestensi ini tidak salah namun hal ini akan menyulitkan pembaca dalam memahami jurnal terkait kewajiban di PPKD. Akan lebih baik jika menjurnal menggunakan istilah yang sama dengan peraturan yang mendasarinya yaitu Pemendagri No 64/2013.

Kewajiban disajikan dalam laporan neraca. Penyajian kewajiban dalam neraca kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam hal penyajian kewajiban terdapat perbedaan format antara Permendagri 64 Tahun 2013 dengan modul nasional khusunya dalam hal objek yang disajikan dari kewajiban. Dalam modul nasional pendapatan diterima dimuka dan utang belanja tidak masuk dalam objek kewajiban jangka pendek.Selain itu premium(diskonto) obligasi juga tidak masuk dalam objek kewajiban jangka panjang berdasarkan modul nasional.

Salah satu aspek yang di bahas dalam PMK PUSAP adalah kode rekening. Kode rekening untuk kewjiban jangka pendek adalah 2.1 sedangkan untuk kewajiban jangka penjang adalah 2.2. Untuk kewajiban jangka pendek objek kode rekening sama dengan Lampiran III Permendagri No 64 Tahun 2013 hanya saya dalam PMK Pusat kode rekening 2.1.5 untuk utang beban sedangkan dalam Permendagri 64 Tahun 2013 untuk utang belanja . Untuk kewajiban jangka panjang kode rekening objek dalam Permendagri hanya terdiri dari Utang dalam Negeri (2.2.1) dan Utang Jangka Panjang Lainnya (2.2.2) sedangkan menurut PMK PUSAP kode rekening objek kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga yaitu Utang dalam Negeri (2.2.1), utang luar negeri (2.2.2) dan Utang Jangka Panjang Lainnya (2.2.3)

 

10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Kesalahan dilihat dari sifat kejadiannya dibagi menjadi dua yaitu (1) kesalahan tidak berulang dan (2) kesalahan berulang dan sistemik. Selanjutnya kesalahan berulang dibagi menjadi dua yaitu (1) terjadi pada periode berjalan dan (2) terjadi pada periode sebelumnya. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan akuntansi pada Permendagri 64/2013 dan modul nasional. Namun kebijakan akuntansi baik dalam Permendagri 64/2013 maupun modul nasional hanya membahas koreksi kesalahan tanpa membahas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam hal kebijakan akuntansi koreksi akuntansi tidak ada perbedaan antara Permendagri 64/2013 dan modul nasional dengan PSAP No. 10. Selain kebijakan akuntansi, dalam Permendagri 64/2013 dan modul nasional juga memberikan penjelasan terkait jurnal yang berhubungan dengan koreksi kesalahan.

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Berdasarkan PSAP No 10, laporan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal Laporan konsolidasi pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan EKuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Terkait penyusunan laporan keuangan konsolidasi, penjelasan dalam modul nasional sudah sesuai dengan Permendagri 64/2013 dan PMK tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

 

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan tambahan yang harus dibuat oleh pemerintah seiring berlakunya akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Laporan operasional menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan suatu entitas secara riil. Dalam pemerintah daerah, laporan ini harus dibuat baik oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Struktur LO secara umum terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Pos Luar Biasa, Surplus/Defisit-LO. Namun, untuk level SKPD yang merupakan entitas akuntansi pemerintah daerah, struktur LO terdiri dari Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit-LO. Dua akun utama dalam laporan operasional adalah Pendapatan-LO dan Beban, kebijakan akuntansi terkait dua akun ini dijelaskan dalam Lampiran I Permendagri 64/2013 dan dengan mengacu pada PSAP 12. Kedua peraturan ini digunakan sebagai dasar Kementerian Dalam Negeri untuk membuat modul nasional terkait kebijakan akuntansi Pendapatan-LO dan beban.

Permendagri 64/2013 juga memberikan gambaran terkait penyusunan LO yang disertai dengan contoh laporan operasional baik yang dibuat SKPD maupun PPKD. Penyusunan LO secara teknik selanjutnya dikemas dalam model simulasi SKPD dan PPKD yang dijelaskan dalam modul nasional yang akan membantu pemerintah daerah dalam memahami laporan operasional.

Format Laporan Operasinal dijelaskan dalam Permendagri 64/2013 dan PP 71/2010. Tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya hanya saja dalam Permendagri 64/2013 pos beban dibagi menjadi dua yaitu beban operasional dan beban transfer sedangkan dalam PP 71/2010 pos beban tidak dibagi lagi.

 

III. Kesimpulan

Dengan diterbitkannya PP 71/2010, Permendagri 64/2013, PMK Pusap, serta Modul Nasional, maka implementasi akuntansi berbasis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya. Pembahasan masing-masing peraturan tersebut juga telah jelas. Berdasarkan hasil telaah di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen akun maupun laporan keuangan yang telah diatur dalam PP 71/2010 telah sinkron dengan Permendagri 64/2013, PMK Pusap, serta Modul Nasional. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan seperti pada kode akun, format laporan keuangan, dan perbedaan istilah seperti perubahan SAL. Hal tersebut tidak terlalu signifikan walaupun dapat mempengaruhi persepsi orang dalam memahaminya. Perbedaan yang ada menunjukkan bahwa antara peraturan (Permendagri 64/2013) dengan modul nasional masih belum sinkron. Padahal keduanya sama-sama dibuat oleh satu entitas. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang dibuat oleh satu entitas yang sama harus memperhatikan sinkronisasi antar peraturan tersebut.

Adanya sinkronisasi antara peraturan tersebut diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam penerapan akuntansi akrual yang telah dilaksanakan mulai tahun 2015. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkannya.

 

Daftar Referensi

 

Kementerian Dalam Negeri. 2013. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?