Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Penulis: dalam: Featured, Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Komentar , , ,

Sumber dana bagi pemerintahKesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Akuntansi Akrual. Selengkapnya ... » desa dalam melaksanakan program pembangunan desa kini semakin beragam. Tidak hanya berasal dari dari APBDesa saja, tapi juga dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan bahkan bantuan dari luar negeri. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami pengelolaan keuangan desa. Seperti apakah pengelolaan keuangan desa yang diamanahkan dalam Pemendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa? Pelajari di sini.

Silakan mengisi form berikut ini untuk membaca artikel selengkapnya








Kurnia Wulandari, SE Penulis: Kurnia Wulandari, SE

Menyelesaikan S1 Akuntansi di FEUI, aktif sebagai konsultan dan instruktur pelatihan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

7 Komentar

    • restu agusti | 06 May 2013

      sebeteulnya bagaimana sisdur keuangan desa? krn memang sederhana sehingga banyak desa yg tidak gunakan dan Pemda sepertinya juga tidak mewajibkan desa buat sisdur.
      Idealnya sisdur keuangan desa seperti apa sih Pak?

      Balas

    • Bramana Purwasetya

      Bramana Purwasetya | 29 May 2013

      Sebelumnya kami ucapkan terimakasih sudah memberi respon terhadap artikel kami.
      Jika melihat tugas dan fungsi desa berdasarkan regulasi yang ada sebenarnya bisa dikatakan tidak sederhana juga walaupun tidak serumit Pemda. Publik mengatakan sisdurnya sederhana karena banyak pihak termasuk pelaku di desa maupun pemdanya sendiri pun tidak paham bagaimana pengelolaan keuangan di desa. Sisdur yang terlihat sederhana umumnya terdapat pada Desa yang volume anggarannya kecil. Sisdur pengelolaan keuangan akan dibutuhkan desa jika volume anggarannya membesar. Memang pada umumnya anggaran desa memiliki volume yang kecil, namun ada juga desa yang mendapat bantuan misalnya Rp 1 Milyar dari pemdanya atau dari program CSR perusahaan swasta. Nah apabila mendapat bantuan senilai Rp 1 Milyar untuk 1 desa, disinilah diperlukan akuntabilitas desa kepada stakeholdernya.
      Beberapa Pemda saat ini sudah ada yang mulai membenahi pengelolaan keuangan desanya. Ada beberapa alasan misalnya karena kebijakan kepala daerah (yang baru terpilih misalnya) ingin memprioritaskan kemajuan desa termasuk pengelolaan keuangannya. Selain itu untuk menghindari risiko terkena korupsi maka diperlukan akuntabilitas yang kuat di Desa.
      Perkara apakah sisdur ini digunakan di desa atau tidak, sepertinya itu tergantung perhatian dari pimpinan di daerah. Yang jelas regulasi yang ada mengatakan, pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, ini bisa diartikan sebagai kewajiban bagi pemda agar pengelolaan keuangan didesa harus berjalan.
      Jika pernah mengenal sisdur keuangan di Pemda, maka bisa dibayangkan sisdur keuangan desa itu mirip sekali dengan di Pemda, hanya bedanya tidak ada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bendahara juga hanya 1 (satu) tidak ada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, serta laporan keuangan dari sistem akuntansi tidak terlalu dituntut untuk dibuat. Meskipun begitu ada beberapa Pemda yang tetap menginginkan ada pelaporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi agar akuntabilitasnya semakin bagus.
      Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memadai dan bermanfaat.

      Balas

    • Hm., di dalam pnyusunan APBDesa trdapat kode rekening, kbetulan saya masih mnggunakn kode rekening yg lama..
      Kpd mas., saya ingin skali dkrimkn kode rekening Nomor 37 Tahun 2007, krn milik saya kurng lengkap.. Sekian

      Balas

    • fauzul firio | 12 December 2013

      bagaimana kalau kepala desanya tidak bisa atau tidak mengerti tulis baca pak?
      ada sebagian kepala desanya dipilih berdasarkan karena keturunan atau di tuakan di desa tersebut padahal tidak mengerti tulis baca?
      soalnya ada sebagian desa di NKRI yang msih belum terjamah pendidikan ,, terutama di desa yg terletak di kepulauan seperti di mentawai n sebagian daerah di Nusa tenggara ..
      lantas bagaimana penyaluran uang sebesar 1 M ke setiap desa pak?
      ada sebagian desa yg penduduknya padat n ada juga 1 desa yg penduduknya cuma 30 kepala keluarga saja apakah bantuannya sama oleh pemerintah?
      trima kasih

      Balas

    • Ekin Hans Yosua | 17 December 2013

      Benar sekali pak, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda ketika menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seperti yang bapak jelaskan tadi, saya ingin bertanya pak, Siapa pengawas keuangan untuk rekening desa atas nama Kepala Desa jika didesa tersebut masih tergolong desa tertinggal, dan sedikit orang yang tahu masalah rekening atas nama Kepala Desa tersebut? dan Bagaimana jika uang yang diterima oleh kepala desa diinvestasikan sebelum realisasi anggarannya jika yang tahu masalah bantuan keuangan itu hanya kepala desa? apakah bisa?
      Terima Kasih Pak.

      Balas

    • Ekin Hans Yosua | 18 December 2013

      bagus sekali pak, hal-hal demikian perlu diperhatikan Pemda ketika menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pak seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan bank didesa terpecil sulit ditemukan, apakah bisa pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah daerah kepada desa tidak melalui mekanisme pengiriman melalui rekening? Kalo bisa apakah ada prosedur khusunya pak?
      Terima kasih.

      Balas

    • Irwan Fransiskus A.M. Simanjorang | 19 December 2013

      Dengan disahkannya UU tentang Desa, berarti pemerintahan desa posisinya sudah jelas. Implikasinya pemda harus mampu membina desa- desa yang berada di wilayahnya agar tidak muncul masalah baru berupa raja-raja kecil di desa.

      Balas

Apa pendapat Anda ?