Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Penulis: dalam: Featured, Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Komentar , , ,

Sumber dana bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa kini semakin beragam. Tidak hanya berasal dari dari APBDesa saja, tapi juga dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan bahkan bantuan dari luar negeri. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami pengelolaan keuangan desa.  Oleh karena itu, untuk memudahkan pemerintah desa dalam memahami dan  melaksanakan pengelolaan keuangan desa diperlukan pedoman.

Pasal 212 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Selain itu, Pasal 77  Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa juga menyatakan hal yang serupa, yaitu bahwa “Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota”. Sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan tersebut, disinilah peran penting pemerintah daerah, yaitu membuat Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat diseragamkan. Lalu, bagaimanakah bentuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa? Apakah sama dengan pengelolaan keuangan pemdaMetode Penilaian Piutang di Pemerintah Daerah. Selengkapnya ... »?

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda ketika menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Permendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri ini menjadi acuan utama bagi Pemda selain PP No 72 tahun 2005. Permendagri ini menjabarkan pengelolaan keuangan desa lebih secara lebih rinci. Di dalamnya juga terdapat lampiran format buku penatausahaan dan kode rekening untuk desa.

2. Desa tidak sama dengan pemda

Hal penting yang menjadi dasar dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah menghapuskan persepsi bahwa pengelolaan keuangan desa sama dengan keuangan pemda. Hal ini penting karena seringkali pemda berpikir bahwa bahwa keduanya sama sehingga pemda mengadopsi sisdur pengelolaan keuangan pemda menjadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Kapasitas SDM pemerintah desa

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh pemda adalah bahwa tidak banyak aparatur pemerintah desa yang berjenjang pendidikan S1, bahkan SMA/SMK juga masih sedikit. Berarti jumlah aparatur pemerintah desa yang dapat dengan mudah memahami keuangan dan akuntansiMenyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (1). Selengkapnya ... » juga terbatas. Dengan demikian, pemda hendaknya dapat membuat pedoman yang lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh aparatur desa.

4. Struktur organisasi pemerintah desa

Struktur organisasi pemerintah desa lebih sederhana dibandingkan dengan struktur organisasi pemda. Di setiap desa tidak selalu terdapat sekretaris desa, bendahara desa hanya ada satu, tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran, dan tidak terdapat fungsi akuntansi.

5. Sumber pendapatan desa dan belanjaAnalisis Standar Belanja. Selengkapnya ... » desa

Struktur APBD desa berbeda dengan pemda. Sumber pendapatan desa berbeda dengan pemda. Terdapat pendapatan yang sifatnya tunai dan nilainya sangat kecil seperti biaya mengurus KTP atau surat nikah. Jika di pemda pendapatan tunai harus disetor ke bank dalam waktu maksimal 1×24 jam, apakah hal ini juga berlaku di pemda yang bisa saja pendapatan tunai hariannya hanya Rp5.000? Untuk belanja desa yang juga berbeda jenisnya dengan belanja pemda apakah mekanisme pengeluaran UP/GU/TU dan LS relevan untuk diterapkan?

6. Rekening desa

Rekening desa biasanya berupa rekening tabungan biasa atas nama Kepala Desa berarti kontrol atas rekening desa dipegang penuh oleh Kepala Desa. Dengan demikian, harus lebih diperhatikan tentang mekanisme kontrol internal untuk memastikan bahwa uang yang terdapat dalam rekening desa hanya digunakan untuk kepentingan belanja desa.

7. Sarana dan prasarana

Sarana prasarana di desa masih sangat terbatas terutama untuk desa yang letaknya di pelosok. Sarana prasarana seperti ketersediaan listrik, teknologi seperti komputer, printer, dan internet, jarak desa ke bank, dan lainnya harus menjadi salah satu pertimbangan pemda dalam menentukan mekanisme pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Untuk desa yang memiliki sarana prasarana teknologi bisa diterapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa yang akan memudahkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahan keuangan desa seperti yang diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah disebutkan, maka pemda hendaknya dapat menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang sederhana, mudah dipahami, mudah diterapkan oleh pemerintah desa, tetapi tetap memiliki kontrol internal yang baik dan dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang andal. Pemda sebaiknya tidak hanya menyusun Peraturan Kepala Daerah tapi juga menyusun sistem dan prosedur yang lebih teknis. Selain itu, tanggung jawab pemda tidak hanya terputus sampai pembuatan pedoman, tetapi juga memberikan pelatihan pengelolaan keuangan desa kepada aparatur desa dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan porsinya.

 

Referensi:

UU No 32 tahun 2004

PP No 72 tahun 2005

Permendagri No 37 tahun 2007

http://detikriau.org/2013/01/03/bpmpd-terapkan-sistem-aplikasi-pengelolaan-keuangan-desa/

http://syukriy.wordpress.com/2008/06/16/pengelolaan-keuangan-desa-apa-yang-baru/

http://warungkopipemda.wordpress.com/2012/11/19/mengapa-bendahara-desa-perlu-memahami-pengelolaan-keuangan-desa/


button print blu20 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Daerah

Pencarian yang terkait :


Kurnia Wulandari, SE Penulis: Kurnia Wulandari, SE

Menyelesaikan S1 Akuntansi di FEUI, aktif sebagai konsultan dan instruktur pelatihan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan.


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

7 Komentar

    • restu agusti | 06 May 2013

      sebeteulnya bagaimana sisdur keuangan desa? krn memang sederhana sehingga banyak desa yg tidak gunakan dan Pemda sepertinya juga tidak mewajibkan desa buat sisdur.
      Idealnya sisdur keuangan desa seperti apa sih Pak?

      Balas

    • Bramana Purwasetya

      Bramana Purwasetya | 29 May 2013

      Sebelumnya kami ucapkan terimakasih sudah memberi respon terhadap artikel kami.
      Jika melihat tugas dan fungsi desa berdasarkan regulasi yang ada sebenarnya bisa dikatakan tidak sederhana juga walaupun tidak serumit Pemda. Publik mengatakan sisdurnya sederhana karena banyak pihak termasuk pelaku di desa maupun pemdanya sendiri pun tidak paham bagaimana pengelolaan keuangan di desa. Sisdur yang terlihat sederhana umumnya terdapat pada Desa yang volume anggarannya kecil. Sisdur pengelolaan keuangan akan dibutuhkan desa jika volume anggarannya membesar. Memang pada umumnya anggaran desa memiliki volume yang kecil, namun ada juga desa yang mendapat bantuan misalnya Rp 1 Milyar dari pemdanya atau dari program CSR perusahaan swasta. Nah apabila mendapat bantuan senilai Rp 1 Milyar untuk 1 desa, disinilah diperlukan akuntabilitas desa kepada stakeholdernya.
      Beberapa Pemda saat ini sudah ada yang mulai membenahi pengelolaan keuangan desanya. Ada beberapa alasan misalnya karena kebijakan kepala daerah (yang baru terpilih misalnya) ingin memprioritaskan kemajuan desa termasuk pengelolaan keuangannya. Selain itu untuk menghindari risiko terkena korupsi maka diperlukan akuntabilitas yang kuat di Desa.
      Perkara apakah sisdur ini digunakan di desa atau tidak, sepertinya itu tergantung perhatian dari pimpinan di daerah. Yang jelas regulasi yang ada mengatakan, pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, ini bisa diartikan sebagai kewajiban bagi pemda agar pengelolaan keuangan didesa harus berjalan.
      Jika pernah mengenal sisdur keuangan di Pemda, maka bisa dibayangkan sisdur keuangan desa itu mirip sekali dengan di Pemda, hanya bedanya tidak ada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bendahara juga hanya 1 (satu) tidak ada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, serta laporan keuangan dari sistem akuntansi tidak terlalu dituntut untuk dibuat. Meskipun begitu ada beberapa Pemda yang tetap menginginkan ada pelaporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi agar akuntabilitasnya semakin bagus.
      Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memadai dan bermanfaat.

      Balas

    • Hm., di dalam pnyusunan APBDesa trdapat kode rekening, kbetulan saya masih mnggunakn kode rekening yg lama..
      Kpd mas., saya ingin skali dkrimkn kode rekening Nomor 37 Tahun 2007, krn milik saya kurng lengkap.. Sekian

      Balas

    • fauzul firio | 12 December 2013

      bagaimana kalau kepala desanya tidak bisa atau tidak mengerti tulis baca pak?
      ada sebagian kepala desanya dipilih berdasarkan karena keturunan atau di tuakan di desa tersebut padahal tidak mengerti tulis baca?
      soalnya ada sebagian desa di NKRI yang msih belum terjamah pendidikan ,, terutama di desa yg terletak di kepulauan seperti di mentawai n sebagian daerah di Nusa tenggara ..
      lantas bagaimana penyaluran uang sebesar 1 M ke setiap desa pak?
      ada sebagian desa yg penduduknya padat n ada juga 1 desa yg penduduknya cuma 30 kepala keluarga saja apakah bantuannya sama oleh pemerintah?
      trima kasih

      Balas

    • Ekin Hans Yosua | 17 December 2013

      Benar sekali pak, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda ketika menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seperti yang bapak jelaskan tadi, saya ingin bertanya pak, Siapa pengawas keuangan untuk rekening desa atas nama Kepala Desa jika didesa tersebut masih tergolong desa tertinggal, dan sedikit orang yang tahu masalah rekening atas nama Kepala Desa tersebut? dan Bagaimana jika uang yang diterima oleh kepala desa diinvestasikan sebelum realisasi anggarannya jika yang tahu masalah bantuan keuangan itu hanya kepala desa? apakah bisa?
      Terima Kasih Pak.

      Balas

    • Ekin Hans Yosua | 18 December 2013

      bagus sekali pak, hal-hal demikian perlu diperhatikan Pemda ketika menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pak seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan bank didesa terpecil sulit ditemukan, apakah bisa pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah daerah kepada desa tidak melalui mekanisme pengiriman melalui rekening? Kalo bisa apakah ada prosedur khusunya pak?
      Terima kasih.

      Balas

    • Irwan Fransiskus A.M. Simanjorang | 19 December 2013

      Dengan disahkannya UU tentang Desa, berarti pemerintahan desa posisinya sudah jelas. Implikasinya pemda harus mampu membina desa- desa yang berada di wilayahnya agar tidak muncul masalah baru berupa raja-raja kecil di desa.

      Balas

Apa pendapat Anda ?