No session!

KPJM, Amanah Yang Terabaikan

Penulis: dalam: Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Komentar

Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran di Pemerintah Daerah, khususnya
untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran serta menciptakan
proses pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah melakukan terobosan
dengan mengamanatkan penggunaan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) atau yang sering juga disebut denganMedium Term Expenditure
Framework (MTEF). Pendekatan KPJM tersebut diamanatkan oleh UU 17/2003 dalam
bagian penjelasan dengan redaksional sebagai berikut :

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem
perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan
sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Selanjutnya, dalam PP 58/2005 pasal 36 dan Permendagri 13/2006 pasal 90, amanat
tersebut diatur sebagai berikut : RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

KPJM merupakan pendekatan kontemporer dalam proses penyusunan anggaran.
Pendekatan ini mencoba mengatasi permasalahan diskoneksi antara perencanaan
dan penganggaran. Pendekatan ini juga memiliki terobosan untuk menciptakan
kesinambungan kebijakan. Permendagri 13/2006 dalam ketentuan umum
mendefinisikan KPJM sebagai berikut : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap
kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya
yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Secara mekanistis, terdapat dua hal yang dilakukan dalam KPJM, yaitu; pertama,
merumuskan kebijakan prioritas melalui proses evaluasi yang sistematis dengan
melibatkan para pemangku kepentingan. Kedua, penyusunan prakiraan maju
berdasarkan kebijakan prioritas yang telah ditetapkan.Prakiraan maju adalah fitur
pendekatan KPJM yang sangat penting. Prakiraan maju tidak sekedar mengisi kolom
n+1 dan n+2, melainkan sebuah rencana anggaran yang harus menjadi komitmen
bersama.

Sesuai amanat PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006, pendekatan KPJM harus dimulai
pada tahun anggaran 2009. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 332 Permendagri
13/2006 sebagai berikut:Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) tentang
penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009. Jadi, 3  tahun  sudah  batas

penerapan terlewati. Bahkan sampai sekarang, pemahaman pun masih belum utuh.

Penerapan KPJM memang tidak mudah, tetapi harus dimulai.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, sebagai pendekatan yang berbasis
kebijakan, penerapan KPJM dalam APBD tahun n sangat bergantung pada dokumen
perencanaan yang ada, khususnya RKPD tahun n. Permasalahan muncul karena
proses perencanaan di tahun n belum menggunakan pendekatan KPJM sehingga
hasilnya tidak konsisten dengan upaya penggunaan KPJM di APBD tahun n. Oleh
karena itu, dibutuhkan beberapa terobosan sebagai berikut:

1.    TAPD harus menyiapkan kerangka fiskal dalam perspektif tiga tahun sebagai dasar
penentuan pagu indikatif untuk tahun anggaran n, serta dasar penentuan prakiraan
maju tahun n+1 dan n+2.

2.    KUA dan PPAS memberikan informasi awal tentang prakiraan maju untuk
disepakati bersama DPRD sebagai komitmen bersama atas kesinambungan kebijakan
pembangunan dalam jangka menengah.

3.    Penyusunan RKA PPKD dan RKA SKPD yang dilanjutkan dengan penyusunan
Raperda APBD merupakan proses perhitungan angka anggaran secara lebih detail
sesuai satuan harga yang berlaku. Pada proses ini dilakukan pula penajaman prakiraan
maju yang perhitungan awalnya telah dilakukan pada saat KUA dan PPAS.

4.    Perda APBD mengesahkan informasi tentang prakiraan maju tahun n+1 dan n+2
sebagai komitmen kesinambungan pembangunan.



DR. Deddi Nordiawan, SE, Ak., MM Penulis: DR. Deddi Nordiawan, SE, Ak., MM

Doktor Ilmu Administrasi FISIP UI, menyelesaikan S1 Akuntansi dan S2 Manajemen di FEUI. Saat ini aktif sebagai konsultan Keuangan Daerah di Depdagri, pembicara dan trainer di berbagai pelatihan terkait Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan selain mengajar mata kuliah yang sama di almamater beliau.


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

1 Komentar

    • Ren Adam | 20 December 2013

      Seperti yang dikatakan dia atas, “Penerapan KPJM memang tidak mudah “ menurut saya yang masih menjadi salah satu permasalahan adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia di daerah sehingga instansi pemerintah belum siap untuk membuat perencanaan yang baik. Dengan adanya perencanaan jangka menengah diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian di masa akan datang baik dalam penyediaan dana maupun pelayanan publik. Tentunya implementasi pendekatan KPJM ini masih mengalami kendala. Salah satunya masih membutuhkan stabilitas (kepastian) ketersediaan keuangan negara agar bisa diterapkan secara konsisten

      Balas

Apa pendapat Anda ?