Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I (IHPS I) Tahun 2013

Penulis: dalam: Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Komentar

Pada hari selasa tanggal 1 Oktober 2013, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I (IHPS I) Tahun 2013 kepada DPD RI dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta. Apa saja isi laporan tersebut? Kasus-kasus apa saja yang menjadi temuan BPK? Seberapa besar kerugian yang disebabkan kasus tersebut? Baca artikel lengkapnya di sini.

Metode Penilaian Piutang di Pemerintah Daerah

Penulis: dalam: Featured, Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Komentar , , , ,

Piutang menjadi akun penting bagi pemerintah daerah baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Dari segi akuntansi, piutang memiliki karakteristik tersendiri yang khas baik dalam hal pengakuan, pengukuran, maupun penyajiannya di neraca. Sebagai suatu manfaat masa depan yang diakui pada saat ini, piutang memiliki kemungkinan adanya manfaat yang tidak dapat tertagih di masa yang akan datang. Dengan karakteristik tersebut, piutang harus dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan/net realizable value (NRV). Seperti apa metode penilaian tersebut? Bagaimana penyajiannya di neraca? Pelajari selengkapnya di sini.

KPJM, Amanah Yang Terabaikan

Penulis: dalam: Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Komentar

Untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran serta menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengamanatkan penggunaan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau yang sering juga disebut dengan Medium Term Expenditure Framework (MTEF). Pendekatan KPJM tersebut diamanatkan oleh UU 17/2003 serta diatur dalam PP 58/2005 pasal 36 serta Permendagri No 13/2006 pasal 90. KPJM merupakan pendekatan kontemporer dalam proses penyusunan anggaran yang mencoba mengatasi permasalahan diskoneksi antara perencanaan dan penganggaran. Penggunaan KPJM sebagai pendekatan untuk menyusun RKA-SKPD harus dimulai pada tahun anggaran 2009, namun hingga hari ini kenyataan di lapangan berkata lain. Pemahaman Pemda mengenai KPJM pun masih belum utuh. Bagaimana seharusnya KPJM dilaksanakan? Baca selengkapnya di sini.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Penulis: dalam: Featured, Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Komentar , , ,

Sumber dana bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa kini semakin beragam. Tidak hanya berasal dari dari APBDesa saja, tapi juga dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan bahkan bantuan dari luar negeri. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami pengelolaan keuangan desa. Seperti apakah pengelolaan keuangan desa yang diamanahkan dalam Pemendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa? Pelajari di sini.

Tantangan Keuangan Daerah Terkait Manajemen Aset

Penulis: dalam: Manajemen Aset, Pengelolaan Keuangan Daerah 8 Komentar

Manajemen aset menjadi tantangan yang sangat krusial, karena menjadi PR besar hampir di setiap pemerintah daerah. Banyak sekali opini audit BPK kurang maksimal karena permasalahan di manajemen aset. Setidaknya ada dua hal menjadi masalah dalam manajemen aset pemerintah daerah, yaitu invenstarisasi dan penilaian. Apa yang seharusnya dilakukan Pemda untuk menjawab tantangan ini? Baca artikel lengkapnya di sini.