PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Penulis: dalam: Artikel, Penatausahaan 0 Komentar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan bertanggungjawab. Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan tersebut? Atau masih ada isu-isu lain lagi sehingga pemerintah daerah merasa kesulitan dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah? Ayo temukan jawabannya dengan melanjutkan artikel ini.

Analisis Standar Belanja

Penulis: dalam: Penatausahaan 2 Komentar , , ,

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam Permendagri 13/2006 dinyatakan bahwa “Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Walaupun sudah dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), nyatanya belum semua pemerintah daerah (baik kota, kabupaten, maupun propinsi) memiliki ASB. Mayoritas pemda baru memiliki Standar Satuan Harga (SSH). Apa perbedaan ASB dengan SSH? Lalu mengapa ASB masih jarang dimiliki oleh Pemda? Benarkah proses penyusunan ASB cukup rumit? Telusuri lebih lanjut di sini.