Pengelolaan Aset Milik Desa: Patuh Dan Peduli

Penulis: dalam: Aset, Featured 0 Komentar

Aset milik Desa yang jumlah dan jenisnya tidak sedikit, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Ternyata kondisi pengelolaan aset di Pemerintah Desa masih belum diterapkan dengan sempurna. Agar pelaksanaan pengelolaan aset milik Desa dapat berjalan semestinya sesuai peraturan, memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Selanjutnya, faktor utama apa yang dapat mendukung kerjasama tersebut? Mari simak artikel ini selengkapnya.

Menuju Pengelolaan Aset/Barang Daerah yang Lebih Baik

Penulis: dalam: Aset, Featured 0 Komentar

Aset tetap merupakan akun langganan yang menjadi incaran BPK dalam melakukan audit keuangan. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan di daerah yang disebabkan karena pengelolaan aset/barang milik daerah. Walaupun sering menjadi masalah di berbagai daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah bukan berarti pengelolaan aset daerah yang baik sulit dicapai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk menuju pengelolaan barang/aset daerah yang lebih baik.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Akuntansi Akrual

Penulis: dalam: Featured, Riset 0 Komentar , , , ,

Sudah Siapkah Pemerintah Daerah Menerapkan Akrual? Penerapan akuntansi akrual sudah di depan mata. Namun, pertanyaan besar masih muncul, sudah siapkah Pemerintah Daerah menerapkannya? Bagaimana kesiapan SDM dan berbagai infrastruktur lainnya seperti kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur, termasuk alat bantu lainnya (software)? Bagaimana dukungan politik dan dukungan kebijakan yang ada? Tulisan ini adalah hasil riset multiple-case-study pada 5 (lima) pemerintah daerah, menelaah pertanyaan di atas dalam 9 (sembilan) aspek kesiapan akrual menurut Ouda (2004) yang meliputi perubahan paradigma manajemen, dukungan politik dan dukungan kebijakan, dukungan profesional dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, anggaran implementasi, kebijakan akuntansi, serta kapasitas teknologi informasi. Kesimpulannya cukup menarik. Ternyata hanya 2 (dua) aspek yang cukup siap, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk Pemerintah Daerah agar benar-benar siap menerapkan akuntansi akrual. Bagaimana kondisi kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan akrual sebenarnya? Silakan baca selengkapnya artikel ini.

Modul Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah

Penulis: dalam: Akuntansi, Featured 0 Komentar , ,

Akuntansi berbasis akrual merupakan hal baru bagi pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan sebuah modul yang dapat menjadi panduan dalam menyongsong penerapannya mutlak diperlukan. Dengan semangat untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual bagi Pemerintah Daerah, Medina Consulting telah menyusun sebuah modul yang lengkap dan sistematis mulai dari konsep, prosedur pencatatan untuk setiap akun, hingga simulasi contoh kasus yang relevan dengan kondisi daerah. Kami harap modul ini dapat membantu meningkatkan kesiapan pemerintah daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Silakan download modul selengkapnya disini.

Perlakuan Akuntansi Akrual pada Pelepasan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Penulis: dalam: Aset, Featured 1 Komentar

Aset tetap seringkali menjadi temuan dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah mengenai prosedur pelepasan atau penghapusan aset tetap. Kapan seharusnya Pemda melakukan pelepasan aset tetap? Serta bagaimana pencatatannya dalam basis akrual? Temukan jawabannya dalam artikel ini.

Aset Tetap Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan oleh Entitas Lain, Apakah Diakui pada Aset Lainnya?

Penulis: dalam: Featured, Manajemen Aset 1 Komentar , ,

Sesuai ketentuan PP no. 6 tahun 2006 dan Permendagri no. 17 Tahun 2007, aset tetap pemerintah daerah yang idle dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan/kerjasama operasi. Konsekuensi dari kegiatan pemanfaatan tersebut adalah aset tetap pemda akan dipergunakan oleh entitas lain selama kurun waktu tertentu. Dari sudut pandang akuntansi, akan muncul pertanyaan tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap yang digunakan oleh entitas lain tersebut? Apakah boleh Pemda mencatatnya sebagai aset lainnya? Temukan jawabannya di sini.