BUMD dan Keuangan Daerah

Penulis: dalam: Artikel 0 Komentar

Berbicara tentang BUMD (Barang Usaha Milik Daerah) erat kaitannya dengan keuangan daerah yang merupakan public sector. Dikatakan public sector karena tentu pengelolaannya berada pada pemerintah sehingga produk-produk yang dihasilkan tentu berorientasi kepada masyarakat (public goods). Namun, bagaimana jika produk-produk tersebut dalam penerapannya sudah tidak seperti itu lagi? Apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk BUMD ini? Temukan jawaban selengkapanya dalam artikel ini.

DPAL APAKAH DIPERLUKAN?

Penulis: dalam: Artikel 0 Komentar

Apakah penyusunan DPAL masih perlu? Ini merupakan pertanyaan besar untuk semua pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaan APBD terkadang kita menemui peristiwa dimana ada pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran bersangkutan. Sehingga pekerjaan ini menjadi kegiatan lanjutan di tahun anggaran berikutnya. Tidak semua pekerjaan yang tidak selesai dapat dijadikan pekerjaan lanjutan di tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tentu penasaran kan? Mari kunjungi artikel ini untuk mengetahui penjelasan selanjutnya…

Sejarah Public Administration

Penulis: dalam: Artikel 0 Komentar

Birokrasi, pemerintahan, management, New Public Management (NPM) dan juga government, serta dynamic government merupakan beberapa istilah yang terkait sejarah Public Administration. Hal ini semua terkait dengan sejarah. Konsep besar dari sejarah government adalah public administrasion, dimana istilah-istilah di atas tadi merupakan perkembangannya. Pertanyaan adalah sejak kapan public administration dikenalkan di dunia? Selengkapnya silahkan baca artikel berikut ini…

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Penulis: dalam: Artikel, Penatausahaan 0 Komentar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan bertanggungjawab. Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan tersebut? Atau masih ada isu-isu lain lagi sehingga pemerintah daerah merasa kesulitan dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah? Ayo temukan jawabannya dengan melanjutkan artikel ini.

Pengelolaan Aset Milik Desa: Patuh Dan Peduli

Penulis: dalam: Aset, Featured 0 Komentar

Aset milik Desa yang jumlah dan jenisnya tidak sedikit, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Ternyata kondisi pengelolaan aset di Pemerintah Desa masih belum diterapkan dengan sempurna. Agar pelaksanaan pengelolaan aset milik Desa dapat berjalan semestinya sesuai peraturan, memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Selanjutnya, faktor utama apa yang dapat mendukung kerjasama tersebut? Mari simak artikel ini selengkapnya.