No session!

Perlakuan Akuntansi Akrual pada Pelepasan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Penulis: dalam: Aset, Featured 1 Komentar

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah sudah tidak memenuhi definisi aset tetap, sehingga harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara sederhana, proses penghapusan aset tetap pada pemerintah daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1)      Mengidentifikasi barang yang akan dihapus oleh pengguna

2)      Pengajuan usulan penghapusan barang oleh pengguna

3)      Verfikasi oleh panitia penghapusan barang milik daerah

4)      Verifikasi berita acara oleh pengelola

5)      Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kepala Daerah

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.

 

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal ”Akumulasi Penyusutan” dan ”Defisit Penjualan Aset Nonlancar” di debit dan ”Aset tetap sesuai jenisnya” di kredit.

Akumulasi Penyusutan xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx
           Aset tetap ________        xxx

Sebagai contoh, pada tanggal 8 Juli 2013, 1 unit komputer masuk ke dalam daftar aset yang akan dihapus sesuai SK Kepala Daerah karena rusak. Nilai perolehan komputer tersebut adalah Rp. 5.000.000, dan telah disusutkan selama 4 tahun dengan total akumulasi penyusutan sebesar Rp. 4.000.000. Atas penghapusan aset tetap berupa komputer ini, PPK SKPD akan menjurnal:

8 Jul ’13 Akumulasi Penyusutan 4.000.000
Defisit Penjualan Aset Nonlancar 1.000.000
     Aset tetap – Komputer        5.000.000

 

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut.

Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual adalah ”Akumulasi Penyusutan Aset Tetap” dan ”RK PPKD” di debit dan ”Aset Tetap” di kredit.

Akumulasi Penyusutan _____ xxx
RK PPKD xxx
           Aset Tetap ______         xxx

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal ”Aset Lainnya” di debit dan ”RK SKPD” di kredit.

Aset Lainnya xxx
           RK SKPD         xxx

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal ”Kas di Kas Daerah” di debit dan ”Aset Lainnya” dan ”Surplus Pelepasan Aset Tetap” di kredit apabila nilai penjualan melebihi nilai aset lainnya.

Kas di Kas Daerah xxx
Aset Lainnya         xxx
           Surplus Pelepasan Aset Tetap         xxx

Namun, apabila nilai penjualan lebih kecil daripada nilai aset lainnya, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal ”Kas di Kas Daerah” dan ”Defisit Pelepasan Aset Tetap”  di debit dan ”Aset Lainnya” di kredit.

Kas di Kas Daerah xxx
Defisit Pelepasan Aset Tetap xxx
           Aset Lainnya         xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat transaksi penjualan aset tetap tersebut dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL dengan menjurnal “Ekuitas SAL – Estimasi Perubahan SAL” pada sisi debit, dan ”Pendapatan dari Aset yang Tidak Dipisahkan” pada sisi kredit.

Ekuitas SAL – Estimasi Perubahan SAL xxx
              Pendapatan dr Penjualan Aset yg Tidak Dipisahkan      xxx

Berikut adalah ilustrasi transaksi pelepasan aset tetap yang disertai dengan penjualan aset tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 2013, mobil dinas SKPD masuk ke dalam daftar aset yang dihapus sesuai SK Kepala Daerah. Nilai perolehan mobil tersebut adalah Rp. 150.000.000, dan sudah terdepresiasi (disusutkan) selama 8 tahun dengan total nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. 104.000.000. Setelah proses penghapusan, pada tanggal 15 Oktober 2013, mobil dinas tersebut terjual dengan harga Rp 70.000.000. Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD untuk mencatat transaksi penghapusan (sekaligus penyerahan ke PPKD) aset ini adalah:

5 Okt ’13 Akumulasi Penyusutan Mobil 104.000.000
RK PPKD    46.000.000
 Aset Tetap – Mobil         150.000.000

 

Sementara itu, jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD setelah menerima penyerahan aset dari SKPD adalah:

5 Okt ’13 Aset Lainnya 46.000.000
                       RK PPKD                        46.000.000

 

Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2013, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi penjualan mobil dinas dengan jurnal sebagai berikut:

15 Okt ’13 Kas di Kas Daerah    70.000.000
           Aset Lainnya    46.000.000
 Surplus Pelepasan Aset Tetap         24.000.000

 

15 Okt ’13 Ekuitas SAL – Estimasi Perubahan SAL 70.000.000
Pendapatan dr Penjualan Aset yg Tidak Dipisahkan                        70.000.000

 



Maulidah Rahmawati, SE, Ak., M.SE Penulis: Maulidah Rahmawati, SE, Ak., M.SE

Menyelesaikan S1 Akuntansi dan S2 Ilmu Ekonomi di FEUI. Beliau memimpin tim penyusun dan pemberi materi pelatihan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan yang diadakan di Jakarta maupun di daerah. Beliau juga tim pengajar di Kursus Keuangan Daerah (KKD) & KKD Khusus (KKDK).


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

1 Komentar

    • amanda djunaidi | 19 December 2013

      penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan,kewenangan untuk menjual asetnya tetap di PPKD. SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD. Informatif sekali pak,jadi tambah paham tentang penghapusan aset tetap pada pemerintah daerah.terimakasih atas ilmunya..

      Balas

Apa pendapat Anda ?