No session!

Pengelolaan Aset Milik Desa: Patuh Dan Peduli

Penulis: dalam: Aset, Featured 0 Komentar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Kekayaan Desa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Aset desa berperan besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa selain keuangan Desa maka dari itu aset desa perlu dikelola dengan baik guna mencapai manfaat yang optimal dari aset. Tujuan dari pengelolaan aset Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Mengingat hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah dan masyarakat Desa untuk melakukan pengelolaan atas aset dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengelolaan aset Desa? Pengelolaan aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Apabila salah satu kegiatan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan pada kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan pengelolaan aset Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa bukan hanya sekedar mengenai administratif saja, melainkan juga bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Dalam praktik di lapangan, kegiatan pengelolaan aset Desa tersebut belum sepenuhnya dilakukan.dengan baik oleh Pemerintah Desa. Misalnya terkait dengan pemeliharaan. Memang dalam kenyataannya, dana untuk pemeliharaan sangat sedikit atau kurang dibanding kebutuhan idealnya, sehingga masih terdapat banyak aset milik Desa yang terbengkalai atau tidak terpelihara dengan baik. Hal seperti ini tentunya dapat dikurangi apabila lingkungan yang ada peduli dan mengetahui apa yang harus dilakukan setiap ada aset milik Desa yang tidak terpelihara dengan baik. Jadi, setiap perangkat desa atau siapapun yang mengetahui kondisi aset yang tidak terpelihara dengan baik dapat memberitahukan kepada pengelola aset tersebut.

Permasalahan lainnya yaitu terkat dengan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintah Desa. Pada kenyataannya masih banyak perangkat desa yang masih kurang memadai kompetensinya serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para perangkat desa. Hal ini tentu saja dapat memperlambat pekerjaan dan berakibat pada pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas SDM agar mampu melaksanakan pengelolaan aset desa dengan baik, seperti dilakukan bimbingan teknis.

Selanjutnya, perkembangan teknologi dan informasi yang cepat menuntut perangkat desa untuk mau tidak mau dapat memahami maksud dan fungsi dari teknologi yang ada. Misal, aplikasi terkait pengelolaan aset desa. Dalam hal pengelolaan aset memang tidak mudah apabila kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya mulai dari perencanaan hingga pengendalian dilakukan secara manual, perlu adanya suatu sistem aplikasi yang dapat memudahkan pengelolaannya. Nah, apabila SDMnya saja belum siap bahkan tidak mengerti cara menggunakannya hal ini tentu dapat mempersulit pencatatan apalagi pencarian data aset di sistem. Maka dari itu, tidak hanya peraturan saja yang harus dimengerti melainkan sistem aplikasi juga karena dapat memudahkan kegiatan pengelolaan aset milik desa.

Aset milik Desa yang jumlah dan jenisnya tidak sedikit, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar guna menentukan masa guna bagi aset milik Desa. Berdasarkan penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agar pelaksanaan pengelolaan aset milik desa dapat berjalan semestinya, memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya harus paham dan mengikuti peraturan yang berlaku akan tetapi juga kesadaran sendiri untuk peduli dan mau belajar terkait pengelolaan aset desa yang lebih baik.

Sumber:

Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Surabaya: Penerbit Pustaka.



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?