No session!

Menuju Pengelolaan Aset/Barang Daerah yang Lebih Baik

Penulis: dalam: Aset, Featured 0 Komentar

Aset tetap merupakan akun langganan yang menjadi incaran BPK dalam melakukan audit keuangan. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan di daerah yang disebabkan karena pengelolaan aset/barang milik daerah. Secara garis besar ada beberapa permasalah terkait pengelolaan aset di daerah diantaranya banyaknya aset yang tidak termanfaatkan dengan baik dan masalah penatausahaan (dokumen dan inventaris). Selain itu seiring perkembangan globalisasi dan demokrasi sekarang ini masyarakat menuntut agar pengelolaan aset/barang adaerah berdasarkan pada mekanisme pasar (efisien, efektif, dan ekonomis), transparan dan akuntabel

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan diantarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur tentang siklus pengelolaan aset/barang daerah yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengenalian, pembiayaan serta tuntutan ganti runi. Dalam prakteknya penerapan peraturan ini belum maksimal selain karena sistem birokrasi yang berbelit-belit, faktor jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan juga mempengaruhi praktek penerapan peraturan tentang aset tetap tersebut.

Walaupun sering menjadi masalah di berbagai daerah khususnya dalam hal pengelelolaan keuangan daerah bukan berarti pengelolaan aset daerah yang baik sulit dicapai. Berikut adalah beberapa hal yang diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk menuju pengelolaan berang/aset daerah yang lebih baik:

  1. Perjelas pihak-pihak yang terlibat dan prosedur pengelolaan barang

Pengelolaan aset/barang milik daerah membutuhkan peranan berbagai pihak dari suatu organisasi, untuk itu setiap organisasi harus memperjelas pihak-pihak yang terlibat dalam siklus pengelolaan aset/barang daerah serta prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh masing-masing pihak tersebut. Pembuatan prosedur pengelolaan aset/barang daerah harus memperhatikan pedoman yang diberikan Menteri Dalam Negeri dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dengan adanya kejelasan pihak dan prosedur pengelolaan set/barang daerah maka akan memudahkan dalam proses sinkronisasi yang nantinya akan mempermudah pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

 

  1. Pengolahan data dan pelaporan dengan sistem

Seperti sudah dijelaskan diawal bahwa salah satu permasalahan dalam aset/barang daerah adalah penatausahaan khususnya dalam hal dokumen dan inventaris. Untuk mengatasi permasalah ini diperlukan suatu sistem yang mendukung pengolahan data dan pelaporan. Pembuatan sistem ini tentunya membutuhkan dukungan dari divisi IT yang ada di organisasi tersebut atapun dengan menggunakan bantuan konsultan dari pihak swasta. Sistem ini harus mampu mengakomodir semua data aset/barang daerah dari mulai perencanaan hingga pelaporan. Mampu mengakomodir formulir-formulir terkait pengelolaan aset serta laporan-laporan output yang dibutuhkan untuk proses pertangungjawaban. Sistem yang terintegrasi dengan baik akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan mudah dan cepat serta mampu menelusuri catatan historis dari suatu aset/barang daerah.

 

Dalam perkembangan, sistem pengelohan data dan pelaporan aset/barang milik daerah harus mampu menjadi sistem informasi manajemen aset daerah yang menghasilkan informasi lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mampu mengganti pekerjaan manual menjadi pekerjaan elektronik dan online antar SKPD.

 

  1. Publikasi

Publikasi merupakan salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset/barang milik daerah. Publikasi ini sangat di perlukan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi tentang aset/barang daerah tanpa harus pertanya kepada pejabat yang bertugas. Salah satu media publikasi yang tergolong murah dan mudah untuk diakses semua orang adalah internet. Informasi tentang aset/barang daerah yang dimiliki oleh suatu pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset/barang milik daerah.

 

  1. Optimalisasi penggunaan aset/barang milik daerah

Sudah bukan rahasia umum lagi jika banyak aset daerah yang sudah tidak terpakai namun masih tetap tercatat di neraca pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya penggunaan aset tersebut serta proses penghapusan aset yang membutuhkan waktu panjang karena menggunakan Surat Keputusan Kepada Daerah. Untuk itu aset yang ada, selama masa manfaatnya harus dioptimalkan penggunakaan. Salah satu caranya adalah dengan mekanisme sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dengan jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang. Selain itu mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) juga salah contoh wujud optimalisasi aset/barang milik daerah.

Keempat hal diatas tentunya akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kesiapan kapasitas sumber daya manusia dan keinginan dari semua pihak untuk menuju pengelolaan aset/barang milik daerah yang lebih baik. Pada akhirnya suatu proses akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari semua pijak untuk mewujudkan proses tersebut.

Sumber:

Yusuf, M. 2015. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah: Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Penerbit  Salemba Empat.



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?