No session!

Sejarah Public Administration

Penulis: dalam: Artikel 0 Komentar

Beberapa istilah yang terkait sejarah Public Administration diantaranya ada birokrasi, pemerintahan, management, New Public Management (NPM) dan juga government, serta dynamic government. Hal ini semua terkait dengan sejarah. Konsep besar dari sejarah government adalah public administrasion, dimana istilah-istilah di atas tadi merupakan perkembangannya. Pertanyaan adalah sejak kapan public administration dikenalkan di dunia?

Administrasi publik merupakan suatu pengelolaan yang teratur untuk urusan-urusan publik. Dahulu ketika masih bentuk kerajaan, hukum rimba yang berlaku sehingga siapa yang kuat dia yang berkuasa Oleh karena itu, kita kenal dengan istilah “titah raja” dimana perkataan raja menjadi peraturan. Raja sebagai law maker, dia juga menjabat sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa kerajaan ini, sistem hukum yang diterapkan masih tradisional bahkan belum dikenal adanya “administrasi publik”. Salah satu buktinya juga terlihat dari bentuk rekrutmen yang dilakukan. Dimana rekrutmen didasarkan pada kekeluargaan. Selain itu, administrasi dalam hal pencatatan hampir tidak ada, yang dicatat hanya monumen-monumen, sedangkan pencatatan akuntansi belum dikenal.

Pada saat masa adminstrasi publik muncul maka keadaan berubah, uang negara mulai dicatat penggunaanya, rekrutmen didasarkan pada spesialisasi, dan di militer mulai menerapkan sistem jabatan. Masa administrasi publik ini muncul sejak Dinasti Han. Dinasti Han adalah pemerintah pertama yang memberikan upah kepada pegawainya, kemudian membentuk brigade-brigade. Dinas Han berkuasa selama 400 tahun (200 tahun sebelum Masehi dan 200 tahun setelah masehi).
Sedangkan di Eropa, administrasi publik mulai muncul di 0 masehi seiring dengan munculnya Almasih, sehingga sering dikenal dengan sebutan tahun “masehi”. Berawal dari kekaisaran Roma yang sangat kental dengan aroma monarkinya. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan tokoh-tokoh yang memperjuangkan dengan menolak sistem tersebut. Salah satunya adalah Napoleon (Perancis), yang dikenal sebagai “Bapak United Nations” meruntuhkan monarki tersebut. Kemudian perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Margaret Thatcher yang melahirkan inspirasi utama di banyak negara dalam mereformasi administrasi publik baik dengan melakukan privatisasi gaya Inggris.

***

Perspektif ini menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Peran manajer publik berubah karena ditantang untuk selalu menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai tujuan, atau menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan oleh pemerintah. Manajer publik didesak untuk “mengarahkan bukannya mengayuh,” yang bermakna bahwa beban pelayanan publik tidak dijalankan sendiri tetapi sebisa mungkin didorong untuk dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme pasar. Dengan demikian manajer publik memusatkan perhatian pada akuntabilitas kepada pelanggan dan kinerja tinggi, restrukturisasi badan-badan publik, mendefinisi ulang misi organisasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendesentralisasi pembuatan keputusan. Kemudian melahirkan banyak perspektif terkait ilmu administrasi publik ini, mulai dari NPM (New Public Management) sampai NPS (New Public Services), dan selanjutnya berujung pada terbentuknya Dynamic Govermance.

Max Weber, seorang filsuf asal Jerman, dalam teori birokrasi manajemen menekankan bahwa perlunya hierarki secara ketat yang diatur oleh peraturan yang jelas dan jalur kewengan. Organisasi yang ideal adalah birokrasi yang kegiatan dan tujuannya rasional dan memikirkan tentang pembagian kerja. Oleh karena itu, dengan tekanan pasar yang kuat maka birokrasi dapat menimbulkan inefisiensi. Max weber merupakan seorang Jerman peletak dasar sosiologi di Jerman, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Birokrasi, ikut serta mempengaruhi perkembangan teori administrasi. Birokrasi menurut Weber merupakan ciri dan pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memanfaatkan tenaga ahli secara maksimal.

Oleh karena itu, birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsipnya yang antara lain:
1. Harus terdapat adanya struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan.
2. Manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya.
3. Organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian.
4. Mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedangkan dilaksanakan dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri harus melalui perhitungan pencapaian pada tujuan.
5. Perlakuan secara impersonal idenya agar memperlakukan semua pelaksana dan kepentingan diperlakukan secara sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu.
6. Bekerja berdasarkan kualifikasi teknis merupakan perlindungan bagi pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang dalam saat menjalankan tugasnya.

***



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?