No session!

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Penulis: dalam: Artikel, Penatausahaan 0 Komentar

Sistem manajemen aset pemerintah daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menuntut pemerintah daerah agar mengarah kepada model manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas, dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah.Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai daerah pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum mendapat perhatian serius.Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance), dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Proses penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan. Selanjutnya adalah dilakukan proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Hasil dari pembukuan dan inventarisasi atas barang milik daerah kemudian digunakan dalam rangka pertama, penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun; kedua, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun digunakan untuk sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; serta ketiga, pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

***

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tigakegiatan tersebut, yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalamdaftar barang milk daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukanpendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar BarangPengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran danpencatatan harus sesuai dengan format:

  • Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
  • Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
  • Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
  • Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
  • Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
  • Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan, dan
  • Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

2. Inventarisasi

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperolehinformasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yangdimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkansemua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupunyang tidak bergerak.Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi,jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaanbarang, dan sebagainya.Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh PemerintahDaerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalamBuku Inventaris.Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi danperannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan,

3. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 menjelaskan bahwa pelaporan barangmilik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiapsemesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Oleh karena itu, pelaporan dapat didefiniskan sebagai peroses penyusunan laporan barang setiap semester dansetiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Penggunamenyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima)tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara PembantuPengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuatrekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunanneraca daerah.

Isu-Isu Terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan atau pengelolaan aset berupa Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.Pengelolaan BMD dimaksudkan untuk mengamankan BMD, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD, dan memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMD.Adapun tujuan pengelolaan BMD tersebut adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; dan terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif, dan efisien.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Indonesia sampai dengan Tahun Anggaran 2013, menunjukkan kegiatan penatausahaan barang milik daerah, khususnya pengelolaan aset tetap peralatan dan mesinbelum efektif. Permasalahan yang mempengaruhi efektivitas adalah pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai.Pertama, struktur organisasi belum sepenuhnya menggambarkan secara jelas alur koordinasi, wewenang, dan uraian tugas tata kelola pengelolaan aset.Kedua, pejabat pengelola BMD belum memiliki uraian tugas dalam pengelolaan BMD yang telah ditetapkan dan tingkat pemahamaman atas pengelolaan aset tetap masih harus ditingkatkan.Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan BMD.Oleh karena itu, setiap kepala daerah perlu menetapkan seluruh pejabat pengelolaan BMD beserta uraian tugas dan fungsinya masing-masing secara lebih jelas dan terperinci.

Pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan BMD. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa permasalahan terkait penatausahaan ini, yaitu diantaranya:

1. Aset daerah yang dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/ daerah. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian material yang cukup besar pada setiap daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada:

  • adanya aset berupa tanah, gedung dan bangunan, mesin, serta kendaraan yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain (masyarakat, pensiunan, instansi vertikal, dan mantan anggota DPRD). Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya, rawan disalahgunakan serta berpotensi menjadi sengketa.
  • adanya aset berupa peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri, dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ada yang hilang dan belum dilaporkan untuk diproses lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkannya untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya serta berpotensi menimbulkan kerugian.

2. Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakefektifan. Permasalahan yang terjadi adalah pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, di antaranya:

 

  • terdapat beberapa RSUD yang tidak menggunakan gedung sendiri dengan alasan karena gedung tersebut akan dijadikan gedung unit pelaksana teknis lain (perubahan rencana penggunaan), serta peralatan rumah sakit tidak dapat dimanfaatkan karena ruangan tidak memenuhi standar.
  • Aset berupa peralatan, mesin, bangunan dan gedung belum dimanfaatkan.

3. Permasalahan yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan BMD, antara lain:

 

  • BMD yang telah diserahkan kepada masyarakat melalui hibah masih tercatat di kartu inventaris barang atau belum disertai surat keputusan penghapusan dari kepala daerah. Selain itu terdapat aset peralatan dan mesin yang rusak berat belum dilakukan penghapusan.
  • Penatausahaan BMD belum memadai seperti inventarisasi aset belum dilakukan, kartu inventaris barang tidak didukung perincian barang, dan kodefikasi aset belum dilakukan. Di samping itu juga terdapat peminjaman BMD tanpa menggunakan berita acara pinjam pakai.

 

Selain dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penatausahaan barang milik daerah juga memiliki beberapa isu-isu penting yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu:

  • Masalah konsistensi yang belum dijabarkan pada kode barang, Bagan Akun Standar (BAS) atas aset tetap, dan BAS atas belanja modal.
  • Terkait inkonsisten yang terjadi pada point (1) menyebabkan analisis tidak dapat dilakukan sehingga diperlukan perbandingan analisis komposisi dan analisis kebutuhan yang akandigambarkan pada anggaran belanja modal.
  • Merevitalisasi format tabel kartu inventaris barang agar memperlihatkan secara rinci kondisi barang milik daerah, misalnya terkait penyusutan.
  • Terkait inventarisasi, harus memperhatikan business process dari BMD itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dapat membedakan antara sensus BMD, inventarisasi, dan penatausahaan BMD.
  • Terkait kartu inventaris barang (KIB), sering dijumpai isu tentang konsep pencatatan penambahan aset, baik itu terkait pengadaan baru maupun terkait capital expenditure-nya.
  • Terkait dengan tata agraria warisan Hindia-Belanda yang memisahkan tanah dan gedung, diperlukan kajian terkait perkembangan format KIB karena format tersebut masih menimbulkan pertanyaan, relevan atau tidak.
  • Terkait pengembangan software dalam penatausahaan BMD perlu dilakukan pengembangan atas pedoman tersebut, seperti yang telah dilakakukan sebelumnyayang menggunakan Simbada, yang telah dikeluarkan oleh Kemendagri.
  • Saat ini, pengaturan konsolidasi dokumen-dokumen BMD mempunyai tata cara sendiri. Isu muncul ketika pemerintah daerah ingin menyamakan, baik secara alur ataupun logikanya, agar konteks BMD sebagai bagian dari sistem informasi akuntansi dapat tercapai.
  • Isu selanjutnya adalah terkait penghapusan,mutasi,dan sejenisnya. Perlakuan untuk isu tersebut masih dimunculkan dalam KIB atau tidak.

***

 

Berdasarkan beberapa isu-isu di atas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan BMD ini kurang efektif.Hal ini dikarenakan masih banyaknya hal yang menjadi perhatian lebih terkait penatausahaan BMD. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola BMD dengan caramenarik kembali aset milik pemerintah yang dikuasai/belum dikembalikan pihak lain. Jika memang diperlukan dilakukan pemberian sanksi kepada pengelola barang yang lalai yang tidak mengawasi dan mengendalikan pengelolaan BMD. Selain itu, diperlukan juga pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi guna menelusuri keberadaan aset dan memproses potensi kerugian daerah atas aset tetap yang hilang atau yang telah diserahkan ke masyarakat dan melakukan penghapusan dari daftar aset sesuai ketentuan.

 

Referensi:

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014.Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Oktavia & Sumini. 2010. “Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaBadan Pendidikan Dan Pelatihan KeuanganPusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis PengelolaanBarang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah.



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?