No session!

DPAL APAKAH DIPERLUKAN?

Penulis: dalam: Artikel 0 Komentar

Dalam pelaksanaan APBD terkadang kita menemui peristiwa dimana ada pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran bersangkutan. Sehingga pekerjaan ini menjadi pekerjaan lanjutan di tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Permendagri 13, pelaksanaan kegiatan lanjutan tesebut didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) untuk tahun anggaran berikutnya. Tidak semua pekerjaan yang tidak selesai dapat dijadikan pekerjaan lanjutan di tahun anggaran berikutnya, Permendagri 13 memberikan kriteria terkait pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL yaitu

  1. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
  2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

Dalam prakteknya pekerjaan yang tidak selesai akibat force major sangat jarang terjadi di daerah. Praktek di daerah menunjukkan pekerjaan tersebut tidak selesai akibat dari hal-hal lain, seperti:

  1. Pekerjaan sudah selesai pada tahun anggaran tetapi tidak dapat dibayar di tahun yang bersangkutan.
  2. Secara jadwal memang sudah diprediksi kalau pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan di tahun anggaran tersebut.

Hal ini tentunya menjadi masalah, praktek di daerah menunjukkan bahwa penyebab tidak tuntasnya pekerjaan tidak sesuai dengan permendagri 13 yang hanya memasukkan force major sebagai kriteria boleh dibuatkannya DPAL atas pekerjaan tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, apakah DPAL masih diperlukan?

DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) merupakan dasar untuk melaksanakan anggaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam permendagri 13 bahwa pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

“Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.” (Permen 13/2006, pasal 138 ayat (1))

DPAL ini tidak masuk ke anggaran murni. Namun akan masuk pada saat anggaran perubahan di tahun tersebut. Besarnya anggaran yang dicantumkan dalam DPAL adalah sebesar sisa yang belum terbayarkan. Berdasarkan penjelasan ini jelas jika DPAL diperlukan sebagai dasar untuk melaksanakan anggaran pekerjaan lanjutan di tahun anggaran tersebut.

Namun praktik di daerah juga harus diperhatikan oleh pemerintah untuk merevisi pasal yang terkait dengan DPAL dalam Permendagri 13. Seharusnya kriteria terkait pekerjaan yang membutuhkan DPAL harus dibuat lebih fleksibel, khususnya untuk kejadian-kejadian yang dibutuhkan. Namun, tetap tidak memberikan kelonggaran sehingga daerah bisa seenaknya untuk tidak melaksanakan pekerjaan di tahun anggaran tersebut.

Terkait dengan pekerjaan lanjutan ini hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait pengukuran kinerja. Hal ini penting karena pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran. Terkait kasus pekerjaan yang sudah selesai di tahun anggaran sebelumnya namun pembayaran hanya dapat dilakukan di tahun anggaran berikutnya, ada pendapat yang menyatakan hal tersebut sebagai utang sehingga nantinya masuk dalam anggaran pembiayaan khususnya pengeluaran pembiayaan. Namun jika kita lihat secara kinerja, kegiatan pekerjaan tersebut di tahun berikutnya menjadi tidak ada karena memang tidak ada kegiatannya padahal pekerjaan ini termasuk salah satu contoh kejadian pekerjaan lanjutan. Oleh karena itu, agar dapat melihat kinerjanya maka akan lebih baik jika anggaran pekerjaan lanjutan itu masuk ke dalam belanja bukan pembiayaan.

Selain itu, isu-isu hangat yang terjadi di daerah tekait pelaksanaan peraturan tentunya harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini penting untuk menjadi masukan dan lebih memperbaiki peraturan yang ada demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

 



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?