No session!

BUMD dan Keuangan Daerah

Penulis: dalam: Artikel 0 Komentar

Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini.

Data yang diperoleh dari BPK menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun atau rata-rata rasio laba terhadap aset (ROA) sebesar 3,0 persen. Rendahnya tingkat ROA menunjukkan pengelolaan BUMD belum optimal, baik dari aspek keuangan maupun kinerja. Dengan kondisi ini, dan ditambah adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan, maka BUMD perlu dan penting untuk melakukan pembenahan sehingga terjadi percepatan pelayanan publik.

Berbicara tentang BUMD (Barang Usaha Milik Daerah) erat kaitannya dengan keuangan daerah yang merupakan public sector. Dikatakan public sector karena tentu pengelolaannya berada pada pemerintah sehingga produk-produk yang dihasilkan tentu berorientasi kepada masyarakat (public goods). Namun, bagaimana jika produk-produk tersebut dalam penerapannya sudah tidak seperti itu lagi? Tentu yang terdepan bersuara adalah masyarakat. Contohnya saja taman kota yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat secara gratis tetapi seketika dikenakan tarif atau biaya jika ingin berkunjung maka tentu akan menimbulkan kecemasan. Rasa cemas ini kemudian berubah menjadi kekhawatiran jika ternyata taman kota ini dimanfaatkan oleh kalangan tertentu sehingga nantinya akan menimbulkan permasalahan.

Untuk mencegah hal yang seperti itu terjadi maka pemerintah menunjuk BUMD mengelola setiap aset-aset yang diperuntukkan untuk masyarakat. Di zaman seperti ini, BUMD tentu tidak mudah melakukan hal tersebut karena tantangannya cukup berat dengan para kompetitor yang handal. Teori kegagalan pasar mengatakan bahwa terdapat barang, produk, ataupun jasa yang jika diserahkan ke pasar (private sector) akan menimbulkan kekacauan. Contohnya seperti taman kota jika pengelolaannya diserahkan ke pasar (private sector) maka akan menimbulkan beberapa persoalan diantaranya menimbulkan kerugian yang cukup besar karena tidak berorientasi pada keuntungan dan jika ditetapkan tarif maka masyarakat sekitar akan menolak.

Hal ini tentu menarik peran BUMD dalam mengelola public goods ini sehingga hasilnya nanti dapat memberikan pelayanan publik dan berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). BUMD dituntut dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien, berupa proses administrasi yang murah dan cepat, sehingga pelayanan publik dapat tercapai. Sementara terkait PAD, BUMD juga dituntut dapat memberikan kontribusi, berupa margin, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

***

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa permasalahan terkait fungsi BUMD ini muncul, diantaranya adalah:

1. Kesenjangan dalam pengelolaan BUMD terkait ambiguitas fungsinya sebagai badan usaha yang harus memberikan keuntungan dan sebagai fungsi pelayanan publik. Di satu sisi pemerintah menghendaki tercapainya pelayanan publik, namun di sisi lain pihak direksi menginginkan adanya pembagian keuntungan berupa dividen.
2. Gap yang muncul antara fungsi korporasi dan fungsi pelayanan publik diatasi dengan subsidi dan/atau PSO (Public Service Obligation), terkait kasus APBN. Pemberian subsidi ini misalnya yang terjadi pada Pertamina. Sementara untuk PSO seperti yang diberikan kepada KAI (Kereta Api Indonesia) untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Kemudian dari permasalahan tersebut muncul beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh BUMD, yaitu:
1. Peningkatan daya saing. Hal ini menjadi isu penting karena biasanya dipengaruhi oleh faktor kapasitas SDM dan kapasitas keuangan.
2. Implementasi good governance, baik dari segi akuntabilitas dan hubungan antar aktor.
3. Sinergi industrial, baik itu dari jenis industri dan pasar yang sama ataupun sebaliknya.

***

Adapun beberapa isu-isu penting yang diberikan oleh BPK, diantaranya adalah:
1. BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dari pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan belum adanya Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. Kondisi ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Konsep pengelolaan BUMD nonpersero (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem ”swakelola mandiri”. Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggungjawab dan intensif. Pengelolaan BUMD dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan ”intervensi kebijakan” dalam konteks yang positif terkait kinerja dari BUMD melalui dewan pengawas. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD tersebut belum dikeluarkan. Sementara konsep pengelolaan BUMD persero (Perseroan Terbatas/Perusahan Perseroan Daerah), berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD, menyatakan bahwa BUMD berbentuk perseroan terbatas tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
3. Kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal antara lain terlihat dari pengelolaan yang masih terjebak dalam pola kerja birokrasi daripada sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan belum maksimal, serta adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BUMD.

Jadi, berdasarkan pemaparan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu mengakomodasi setiap hal yang berkaitan dengan BUMD. Tentunya mengakomodasi dalam bentuk peraturan, yang memberikan pedoman mulai dari bentuk usaha, pengelolaan, keuangan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujan agar BUMD mampu mengelola public goods ini secara efektif dan efisien, memberikan pelayanan publik dan mampu berkontribusi terhadap PAD.

***



Penulis: Medina Consulting


Dapatkan informasi Keuangan Daerah melalui Facebook, Twitter, Google+, RSS.

Apa pendapat Anda ?