Daftar Artikel berdasarkan Topik

Akuntansi (9)

Estimasi Perubahan SAL : Akun Penting Pada Akuntansi Akrual Pemda (1)

Posted on Jul 26th, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 0 Comments

Tahun 2015 akan menjadi tonggak penting bagi perjalanan keuangan daerah di Indonesia. Di tahun itu, Pemerintah daerah diwajibkan untuk sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan yang diamanahkan dalam PP 71 Tahun 2010. Perubahan basis dari kas menuju akrual menjadi basis akrual ini tentu membawa dampak yang cukup signifikan, salah satunya terkait akuntansi anggaran. Mengingat kompleksitas yang cukup banyak dalam pencatatan akuntansi anggaran, kini muncul pertanyaan, apakah pemerintah daerah akan menggunakan teknik akuntansi anggaran tersebut pada sistem akuntansi? Perlu ada sebuah inovasi yang “implementable” dalam sistem akuntansi akrual pemerintah daerah yang dapat menyederhanakan mekanisme pencatatan akuntansi pemerintah daerah tanpa mengurangi kualitasnya. Inovasi tersebut salah satunya terdapat dalam sebuah akun yang bernama “Estimasi Perubahan SAL”. Ada hal menarik apa dalam akun yang satu ini? Apa saja fungsinya? Bagaimana mekanisme pencatatanya? Silakan baca artikel selengkapnya disini untuk mengenal lebih jauh “Estimasi Perubahan SAL” sebuah akun penting dalam akuntansi berbasis akrual di Pemerintah daerah.

*

Estimasi Perubahan SAL : Akun Penting Pada Akuntansi Akrual Pemda (2)

Posted on Jul 26th, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 0 Comments

*

Estimasi Perubahan SAL : Akun Penting Pada Akuntansi Akrual Pemda (3)

Posted on Jul 26th, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 0 Comments

*

Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (1)

Posted on Oct 21st, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 3 Comments

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menjadi topik paling hangat bagi perjalanan reformasi keuangan daerah di Indonesia saat ini. Pembahasan demi pembahasan dilakukan untuk mengawal kesuksesan penerapan SAP akrual di daerah. Salah satunya adalah rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada hari kamis, 12 September 2013. Rakernas ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari BPK, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktoran Jenderal Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, serta tidak ketinggalan juga hadir perwakilan dari pemerintah daerah. Apa saja yang menjadi poin pembahasan dalam rakernas ini? Bagaimana hasilnya? Simak liputan selengkapnya dalam artikel ini.

*

Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (2)

Posted on Oct 21st, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 1 Comment

*

Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (3)

Posted on Oct 21st, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 8 Comments

*

Modul Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah

Posted on Aug 14th, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

Akuntansi berbasis akrual merupakan hal baru bagi pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan sebuah modul yang dapat menjadi panduan dalam menyongsong penerapannya mutlak diperlukan. Dengan semangat untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual bagi Pemerintah Daerah, Medina Consulting telah menyusun sebuah modul yang lengkap dan sistematis mulai dari konsep, prosedur pencatatan untuk setiap akun, hingga simulasi contoh kasus yang relevan dengan kondisi daerah. Kami harap modul ini dapat membantu meningkatkan kesiapan pemerintah daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Silakan download modul selengkapnya disini.

*

Menggapai Akuntansi Akrual Bersama Dukungan Politik dan Birokrasi

Posted on Oct 23rd, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

Penerapan akuntansi akrual di tahun 2015 sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah beserta jajarannya. Berbagai persiapan harus dilakukan dengan baik dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan politik dan birokrasi. Bagaimana dukungan politik dan birokrasi terkait penerapan akuntansi akrual yang ada saat ini? Tulisan ini adalah hasil riset single-case-study yang menelaah pertanyaan diatas terkait suatu aspek kesiapan akrual menurut Ouda (2004) yaitu dukungan politik dan birokrasi. Riset dilakukan melalui depth interview dengan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik. Kesimpulannya cukup menarik. Ternyata terdapat sejumlah faktor utama yang mempengaruhi kesiapan penerapan akuntansi akrual dilihat dari sisi dukungan politik dan dukungan birokrasi. Apa saja faktor-faktor tersebut? Silakan baca selengkapnya artikel ini.

*

Piutang, Akun Khas Dalam Akrual

Posted on Oct 23rd, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

Siap atau tidak siap, pemerintah daerah harus sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual tahun depan. Banyak hal baru yang dihadapi. Termasuk munculnya akun-akun yang sama sekali tidak dikenal dalam basis kas menuju akrual. Piutang salah satunya. Bagaimana akun ini harus diperlakukan? Sudahkah pemerintah daerah menyiapkan strategi terbaik untuk menangani akun ini? Tulisan ini adalah hasil riset case-study yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Serang untuk menelaah pertanyaan di atas dilihat dari aspek penerapan kebijakan akuntansi yang ada. Kesimpulannya sangat menarik. Ternyata banyak hal penting terkait akun piutang yang luput dalam pengaturan kebijakan. Akibatnya, banyak permasalahan terkait piutang yang sulit untuk diselesaikan. Strategi seperti apa yang harus pemda susun dalam kebijakannya? Bagaimana perlakuan yang tepat untuk akun ini? Telusuri lebih dalam artikel ini.

*

Artikel (18)

Penerapan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Posted on Sep 21st, 2010 - By Medina Consulting - 0 Comments

Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran di Pemerintah Daerah, khususnya untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran serta menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah melakukan terobosan dengan mengamanatkan penggunaan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau yang sering juga disebut dengan Medium Term Expenditure Framework (MTEF). Sesuai amanat PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006, pendekatan KPJM harus dimulai pada tahun anggaran 2009. Lima tahun telah berlalu, sudahkah KPJM diterapkan dengan baik di Indonesia? Simak penjabarannya dalam artikel ini.

*

PNS dan Sistem Pensiun

Posted on Feb 14th, 2011 - By Medina Consulting - 4 Comments

Salah satu hal yang menarik orang untuk menjadi PNS adanya kepastian masa tua yang cukup melalui sistem pensiun yang dilakukan. Bagaimana sebenarnya sistem pensiun bagi PNS ini? Masihkah sistem ini relevan untuk kondisi saat ini, ataukah perlu dibuat sistem baru? Cek selengkapnya di sini.

*

Desentralisasi dan Implikasinya

Posted on Feb 14th, 2011 - By Medina Consulting - 0 Comments

Indonesia telah melalui proses reformasi sejak tahun 1998. Salah satu komponen reformasi adalah perubahan bentuk pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralisasi. Desain desentralisasi memiliki implikasi penting baik terkait dengan tata kepemerintahan maupun peran dan wewenang kepala daerah otonomi. Apa saja implikasi tersebut dan bagaimana alternatif penyelesaiannya? Baca selengkapnya di sini.

*

BLUD, Status Baru RSUD dr. Soegiri Lamongan

Posted on Feb 14th, 2011 - By Medina Consulting - 0 Comments

Pada tanggal 9 September 2009, RSUD dr. Soegiri Lamongan resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Sebelumnya, sebagai salah satu SKPD, RSUD memiliki kesamaan dengan SKPD lainnya di Kabupaten Lamongan. Konteks sama di sini mencakup pengelolaan keuangannya, mekanisme pertanggungjawabannya, struktur organisasi, dan aspek lainnya. Semenjak menerapkan PPK-BLUD, RSUD memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Apa saja perbedaan mendasar antara pola pengelolaan keuangan BLUD dengan SKPD? Baca artikel lengkapnya di sini.

*

Evolusi Pendekatan Anggaran

Posted on Feb 14th, 2011 - By Medina Consulting - 0 Comments

Pendekatan penyusunan anggaran di sektor publik mengalami evolusi dari pendekatan tradisional hingga pendekatan-pendekatan modern seperti Planning, Programming Budgeting System (PPBS), zero-based budget, dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF). Seperti apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pendekatan? Pendekatan mana yang paling cocok diterapkan di Indonesia? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

*

Strategi Penerapan Basis Akrual Secara Penuh di Indonesia

Posted on Feb 14th, 2011 - By Medina Consulting - 0 Comments

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015. Untuk mengimplementasikan secara penuh basis akrual pemerintah memerlukan strategi. Terdapat dua kondisi dasar yang menjadi prasyarat pelaksanaan strategi implementasi akrual. Apa saja itu? Langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Baca selengkapnya di sini.

*

Basis Akuntansi Pemerintah

Posted on May 25th, 2011 - By Medina Consulting - 3 Comments

Seperti kita ketahui bersama, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 nanti. Akuntansi berbasis akrual memang dianggap ideal. Namun, untuk menerapkannya, kajian dan strategi komprehensif sangat perlu dilakukan karena akan mempengaruhi banyak hal di samping perubahan teknik akuntansi yang pasti terjadi. Berbicara tentang basis akuntansi sektor publik maka tidak ada salahnya jika kita melihat penerapan basis akuntansi organisasi sektor publik di dunia. Seperti apa perjalanan penerapan akuntansi berbasis akrual di negara-negara lain? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Telusuri lebih lanjut di sini.

*

Laporan Kinerja

Posted on Jun 3rd, 2011 - By Medina Consulting - 3 Comments

Perbedaan mendasar antara pemerintah dan perusahaan adalah tujuan yang hendak dicapainya. Secara umum, tujuan setiap perusahaan adalah mencari profit, maka indikator keberhasilannya tentu saja besaran profit yang dihasilkan. Kita bisa mendapatkan informasi tersebut dalam Laporan Laba Rugi atau Income Statement. Sedangkan indikator keberhasilan pemerintah adalah terwujudnya misi-misi pemerintah. Dengan indikator keberhasilan seperti ini, maka informasi kinerja tidak dapat diperoleh hanya berdasarkan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah laporan tambahan selain laporan-laporan yang secara generik dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kita membutuhkan laporan kinerja. Apa itu laporan kinerja? Kenali lebih lanjut di sini.

*

Penerapan SAP Akrual Secara Bertahap

Posted on Aug 8th, 2011 - By Medina Consulting - 0 Comments

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah berlaku. Siap maupun tidak siap, setiap institusi pemerintah harus menerapkannya paling lambat di tahun 2015. Bagaimana jika benar-benar tidak siap? Ini sebenarnya pertanyaan yang terus membayangi, khususnya bagi pemerintah daerah. Untuk menjembatani beberapa intansi pemerintah yang belum siap, PP 71 Tahun 2010 menyebutkan jika penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Apa yang dimaksud dengan “bertahap”? Temukan jawabannya dalam artikel ini.

*

Pengakuan Pendapatan dalam SAP Akrual Bertahap

Posted on Aug 13th, 2011 - By Medina Consulting - 1 Comment

Menurut PP 24/2005, pendapatan diakui jika terdapat aliran kas masuk ke Kas Umum Daerah. Dalam Surat Edaran No. 900/316/2007 (Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah), pengakuan tersebut didetilkan. Salah satunya untuk pendapatan SKPD pengakuan oleh entitas akuntansi dilakukan pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan. Jika mazhab akrual bertahap mengadopsi cara pengakuan kas, maka pengakuan menurut PP 24/2005 tinggal diteruskan saja dan disesuaikan akunnya. Akun yang tadinya pendapatan-LRA diganti menjadi pendapatan-LO. Namun, ada baiknya kita teliti satu per satu jenis-jenis pendapatan yang ada. Ada yang pas menggunakan pengakuan kas, ada yang sebaiknya sudah menggunakan akrual penuh. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam artikel berikut.

*

Aset (4)

Penyusutan Aset Tetap

Posted on Feb 8th, 2012 - By Medina Consulting - 3 Comments

Penyusutan aset tetap menjadi topik menarik dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Terdapat beberapa metode dalam menyusutkan aset tetap, dan masing-masing metode memiliki konsekuensi tersendiri terhadap nilai aset tetap yang tersaji. Metode penyusutan apa yang paling pas digunakan oleh pemerintah daerah, serta bagaimana pencatatannya? Simak artikel berikut untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap.

*

Perlakuan Akuntansi Akrual pada Pelepasan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Posted on Oct 11th, 2013 - By Maulidah Rahmawati, SE, Ak., M.SE - 1 Comment

Aset tetap seringkali menjadi temuan dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah mengenai prosedur pelepasan atau penghapusan aset tetap. Kapan seharusnya Pemda melakukan pelepasan aset tetap? Serta bagaimana pencatatannya dalam basis akrual? Temukan jawabannya dalam artikel ini.

*

Menuju Pengelolaan Aset/Barang Daerah yang Lebih Baik

Posted on Jul 2nd, 2015 - By Medina - 0 Comments

Aset tetap merupakan akun langganan yang menjadi incaran BPK dalam melakukan audit keuangan. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan di daerah yang disebabkan karena pengelolaan aset/barang milik daerah. Walaupun sering menjadi masalah di berbagai daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah bukan berarti pengelolaan aset daerah yang baik sulit dicapai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk menuju pengelolaan barang/aset daerah yang lebih baik.

*

Pengelolaan Aset Milik Desa: Patuh Dan Peduli

Posted on Jul 2nd, 2015 - By Medina - 0 Comments

Aset milik Desa yang jumlah dan jenisnya tidak sedikit, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Ternyata kondisi pengelolaan aset di Pemerintah Desa masih belum diterapkan dengan sempurna. Agar pelaksanaan pengelolaan aset milik Desa dapat berjalan semestinya sesuai peraturan, memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Selanjutnya, faktor utama apa yang dapat mendukung kerjasama tersebut? Mari simak artikel ini selengkapnya.

*

Case Study (3)

Menuju Akuntansi Akrual dengan Dukungan Politik dan Birokrasi

Posted on Nov 14th, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

*

Perjuangan Daerah Otonom Baru (DOB): Kerja Keras dan Inovasi

Posted on Nov 14th, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

*

Penerapan Kebijakan Akuntansi Terkait Akun Piutang

Posted on Nov 14th, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

*

Manajemen Aset (3)

Tantangan Keuangan Daerah Terkait Manajemen Aset

Posted on Apr 19th, 2011 - By Medina Consulting - 8 Comments

Manajemen aset menjadi tantangan yang sangat krusial, karena menjadi PR besar hampir di setiap pemerintah daerah. Banyak sekali opini audit BPK kurang maksimal karena permasalahan di manajemen aset. Setidaknya ada dua hal menjadi masalah dalam manajemen aset pemerintah daerah, yaitu invenstarisasi dan penilaian. Apa yang seharusnya dilakukan Pemda untuk menjawab tantangan ini? Baca artikel lengkapnya di sini.

*

Aset Tetap Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan oleh Entitas Lain, Apakah Diakui pada Aset Lainnya?

Posted on Sep 27th, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 1 Comment

Sesuai ketentuan PP no. 6 tahun 2006 dan Permendagri no. 17 Tahun 2007, aset tetap pemerintah daerah yang idle dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan/kerjasama operasi. Konsekuensi dari kegiatan pemanfaatan tersebut adalah aset tetap pemda akan dipergunakan oleh entitas lain selama kurun waktu tertentu. Dari sudut pandang akuntansi, akan muncul pertanyaan tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap yang digunakan oleh entitas lain tersebut? Apakah boleh Pemda mencatatnya sebagai aset lainnya? Temukan jawabannya di sini.

*

Studi Kasus Pemkab X: Penyajian Aset Tetap di Neraca dan KIB pada Saat Ada Perubahan Kebijakan Akuntansi Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

Posted on Oct 21st, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 3 Comments

Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah secara langsung akan berdampak kepada perlakuan akuntansi guna membuat laporan keuangan. Permasalahan apa saja yang sering dihadapi suatu pemda ketika terjadi perubahan kebijakan akuntansi? Bagaimana cara menyelesaikannya? Artikel ini akan mengupas tentang aset tetap yang disajikan di neraca dan KIB ketika terjadi perubahan kebijakan akuntansi terkait nilai kapitalisasinya. Simak selengkapnya di sini.

*

Manajemen Kinerja (1)

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Posted on Jun 1st, 2012 - By Medina Consulting - 10 Comments

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen kinerja, termasuk dalam sektor publik yang tidak berorientasi profit. Proses pengukuran kinerja merupakan proses sistematis guna menilai apakah suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut serta untuk mengetahui apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Bagaimana proses pengukuran kinerja di sektor publik seharusnya dilaksanakan? Ikuti penjelasannya di sini.

*

Manajemen Pemerintahan (1)

Reformasi Birokrasi

Posted on Feb 4th, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 11 Comments

Kata-kata reformasi sering kita dengar dari spanduk, tulisan atau yel-yel mahasiswa pada waktu mereka melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Reformasi yang dituntut tersebut meliputi segala aspek baik reformasi politik, hukum dan ekonomi termasuk reformasi birokrasi. Apa sebenarnya reformasi birokrasi? Sudahkah ini terjadi? Bagaimana kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah secara konkrit melaksanakan reformasi birokrasi? Simak selengkapnya di sini.

*

Penatausahaan (2)

Analisis Standar Belanja

Posted on Jan 29th, 2013 - By Medina - 2 Comments

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam Permendagri 13/2006 dinyatakan bahwa “Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Walaupun sudah dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), nyatanya belum semua pemerintah daerah (baik kota, kabupaten, maupun propinsi) memiliki ASB. Mayoritas pemda baru memiliki Standar Satuan Harga (SSH). Apa perbedaan ASB dengan SSH? Lalu mengapa ASB masih jarang dimiliki oleh Pemda? Benarkah proses penyusunan ASB cukup rumit? Telusuri lebih lanjut di sini.

*

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Posted on Aug 19th, 2015 - By Medina - 0 Comments

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan bertanggungjawab. Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan tersebut? Atau masih ada isu-isu lain lagi sehingga pemerintah daerah merasa kesulitan dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah? Ayo temukan jawabannya dengan melanjutkan artikel ini.

*

Pengelolaan Keuangan Daerah (5)

Tantangan Keuangan Daerah Terkait Manajemen Aset

Posted on Apr 19th, 2011 - By Medina Consulting - 8 Comments

Manajemen aset menjadi tantangan yang sangat krusial, karena menjadi PR besar hampir di setiap pemerintah daerah. Banyak sekali opini audit BPK kurang maksimal karena permasalahan di manajemen aset. Setidaknya ada dua hal menjadi masalah dalam manajemen aset pemerintah daerah, yaitu invenstarisasi dan penilaian. Apa yang seharusnya dilakukan Pemda untuk menjawab tantangan ini? Baca artikel lengkapnya di sini.

*

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Posted on Jan 29th, 2013 - By Medina Consulting - 7 Comments

Sumber dana bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa kini semakin beragam. Tidak hanya berasal dari dari APBDesa saja, tapi juga dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan bahkan bantuan dari luar negeri. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami pengelolaan keuangan desa. Seperti apakah pengelolaan keuangan desa yang diamanahkan dalam Pemendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa? Pelajari di sini.

*

KPJM, Amanah Yang Terabaikan

Posted on Mar 18th, 2013 - By DR. Deddi Nordiawan, SE, Ak., MM - 1 Comment

Untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran serta menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengamanatkan penggunaan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau yang sering juga disebut dengan Medium Term Expenditure Framework (MTEF). Pendekatan KPJM tersebut diamanatkan oleh UU 17/2003 serta diatur dalam PP 58/2005 pasal 36 serta Permendagri No 13/2006 pasal 90. KPJM merupakan pendekatan kontemporer dalam proses penyusunan anggaran yang mencoba mengatasi permasalahan diskoneksi antara perencanaan dan penganggaran. Penggunaan KPJM sebagai pendekatan untuk menyusun RKA-SKPD harus dimulai pada tahun anggaran 2009, namun hingga hari ini kenyataan di lapangan berkata lain. Pemahaman Pemda mengenai KPJM pun masih belum utuh. Bagaimana seharusnya KPJM dilaksanakan? Baca selengkapnya di sini.

*

Metode Penilaian Piutang di Pemerintah Daerah

Posted on Mar 18th, 2013 - By Maulidah Rahmawati, SE, Ak., M.SE - 1 Comment

Piutang menjadi akun penting bagi pemerintah daerah baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Dari segi akuntansi, piutang memiliki karakteristik tersendiri yang khas baik dalam hal pengakuan, pengukuran, maupun penyajiannya di neraca. Sebagai suatu manfaat masa depan yang diakui pada saat ini, piutang memiliki kemungkinan adanya manfaat yang tidak dapat tertagih di masa yang akan datang. Dengan karakteristik tersebut, piutang harus dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan/net realizable value (NRV). Seperti apa metode penilaian tersebut? Bagaimana penyajiannya di neraca? Pelajari selengkapnya di sini.

*

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I (IHPS I) Tahun 2013

Posted on Oct 21st, 2013 - By Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Ak - 3 Comments

Pada hari selasa tanggal 1 Oktober 2013, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I (IHPS I) Tahun 2013 kepada DPD RI dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta. Apa saja isi laporan tersebut? Kasus-kasus apa saja yang menjadi temuan BPK? Seberapa besar kerugian yang disebabkan kasus tersebut? Baca artikel lengkapnya di sini.

*

Riset (2)

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Akuntansi Akrual

Posted on Oct 16th, 2014 - By Medina Consulting - 0 Comments

Sudah Siapkah Pemerintah Daerah Menerapkan Akrual? Penerapan akuntansi akrual sudah di depan mata. Namun, pertanyaan besar masih muncul, sudah siapkah Pemerintah Daerah menerapkannya? Bagaimana kesiapan SDM dan berbagai infrastruktur lainnya seperti kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur, termasuk alat bantu lainnya (software)? Bagaimana dukungan politik dan dukungan kebijakan yang ada? Tulisan ini adalah hasil riset multiple-case-study pada 5 (lima) pemerintah daerah, menelaah pertanyaan di atas dalam 9 (sembilan) aspek kesiapan akrual menurut Ouda (2004) yang meliputi perubahan paradigma manajemen, dukungan politik dan dukungan kebijakan, dukungan profesional dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, anggaran implementasi, kebijakan akuntansi, serta kapasitas teknologi informasi. Kesimpulannya cukup menarik. Ternyata hanya 2 (dua) aspek yang cukup siap, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk Pemerintah Daerah agar benar-benar siap menerapkan akuntansi akrual. Bagaimana kondisi kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan akrual sebenarnya? Silakan baca selengkapnya artikel ini.

*

TELAAH SINKRONISASI PP 71/2010, PERMENDAGRI 64/2013, PMK PUSAP, DAN MODUL NASIONAL KEMENDAGRI

Posted on Jul 3rd, 2015 - By Medina - 0 Comments

*